Presiden Prabowo Subianto: Komitmen Memberantas Korupsi di Indonesia

Penegasan Presiden Prabowo di Forbes Global CEO Conference 2025

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mencanangkan komitmen kuat untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh di pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam dialog bersama Steve Forbes, Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, pada acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang diadakan di Hotel The St. Regis, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Korupsi: “Penyakit Berbahaya” Menurut Presiden Prabowo

Pada forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara tersebut, Presiden Prabowo membagikan pandangan dan pengalamannya dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia. Ia menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani secara tegas.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.

Ketegasan Prabowo Menolak Keterlibatan Keluarga dalam Proyek Pemerintahan

Presiden Prabowo menceritakan pengalamannya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia melarang keterlibatan anggota keluarganya dalam proyek kementerian. Meski menghadapi godaan bisnis, ia tetap menolak proyek yang melibatkan keluarganya, bahkan ketika mereka mengajukan tawaran kerja sama.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.

Langkah Nyata Pemberantasan Praktik Ilegal

Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah konkret pemerintahannya dalam menindak ilegalitas di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai miliaran dolar.

“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Dengan menemukan 5 juta hektare lahan perkebunan melanggar hukum, pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.

“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.

Optmisime Terhadap Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik

Presiden Prabowo optimis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan mengembalikan wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dia berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.

“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkas Presiden.

Dengan penegakan hukum yang tegas, Indonesia diharapkan menjadi negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing, memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak