Presiden Prabowo Subianto Percepat Hilirisasi di Sektor Strategis: Fokus pada Kemandirian Ekonomi Nasional

Pada Kamis (06/11/2025), Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat ini menyoroti pentingnya mempercepat program hilirisasi di sektor strategis seperti perikanan, pertanian, dan energi serta sumber daya mineral. Langkah ini diapresiasi sebagai wujud nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Target Penyelesaian 18 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp600 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden setelah kunjungan kerja ke Cilegon serta koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun.

Arahan Presiden untuk Percepatan Sektor Hilirisasi

Menurut Bahlil, proyek-proyek tersebut diharapkan mulai memasuki tahap lapangan pada tahun 2026. “Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, pertanian, dan energi mineral batu bara, sesuai arahan Presiden, akan diselesaikan di tahun ini,” ungkap Bahlil kepada media.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

Dampak Positif Terhadap Perekonomian Nasional

Dengan investasi yang signifikan ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menjadikan produk-produk nasional sebagai substitusi impor. Bahlil menambahkan, “Percepatan 18 proyek ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang nyata.”

Fokus pada Kebutuhan Energi Nasional: Mengurangi Ketergantungan Impor LPG

Rapat juga menyoroti kebutuhan energi nasional, khususnya dalam produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG impor. Dengan konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat hingga 10 juta ton pada 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengembangan industri energi dalam negeri.

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

Pengembangan Industri Energi dalam Negeri

Bahlil menyatakan, “Kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri. Konsumsi LPG kita diproyeksikan mencapai 10 juta ton pada 2026.” Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pembangunan Kilang Minyak Nasional

Selanjutnya, pemerintah juga merencanakan percepatan pembangunan kilang minyak nasional. Salah satu kilang direncanakan akan diresmikan pada 10 November 2025, sebagai upaya mengurangi impor bahan bakar.

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026

Menjadi Lebih Mandiri Energi

“Pada 10 November mendatang, kita akan meresmikan salah satu proyek kilang minyak, dan proyek lainnya akan segera berjalan,” pungkas Bahlil, sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan energi, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga

Dampak Banjir Sumatra: Laporan Mendikdasmen ke Presiden Prabowo mengenai Pendidikan