Prabowo Targetkan APBN 2026 Efisien dan Transparan

Komitmen Presiden Prabowo Subianto: Pengelolaan APBN 2026 yang Transparan dan Efisien

Pidato Kenegaraan: Pengantar Rancangan Undang-Undang APBN 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/08/2025).

Rincian APBN 2026: Belanja, Pendapatan, dan Defisit

Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan detail arsitektur APBN 2026 dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.

Efisiensi dan Harapan APBN Tanpa Defisit

“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan Majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah bahwa di tahun 2027 atau 2028, kita akan memiliki APBN tanpa defisit,” ujar Presiden.

Baca Juga

Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum KPK pada Immanuel Ebenezer

Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Negara

Presiden juga meminta dukungan dari seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Presiden Prabowo menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif. “Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” katanya.

Kontribusi BUMN dalam Mengurangi Defisit

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit. Kepala Negara menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang dianggap tidak relevan.

Baca Juga

Pemerintah Tetapkan 36 Bandara Internasional untuk Pemerataan Ekonomi

Peningkatan Kualitas Belanja Negara

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan diprioritaskan. “Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata,” ungkap Presiden.

Pengelolaan APBN yang Prudent dan Target Pertumbuhan Ekonomi

Di sektor pembiayaan, Presiden menegaskan bahwa APBN akan dikelola dengan hati-hati dan inovatif, menjaga rasio utang dalam batas aman, dan memberdayakan sektor swasta bersama BPI Danantara Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, inflasi terjaga di level 2,5 persen, dan penurunan angka pengangguran menjadi 4,44–4,96 persen.

Baca Juga

10 Studio Gim Terbaik Indonesia Tampil di Panggung Dunia

Target Sosial dan Ekonomi untuk Tahun 2026

“Angka kemiskinan kita targetkan turun ke 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio Gini ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks Modal Manusia kita targetkan 0,57,” ucap Presiden.

Ajakan Konstruktif dalam Pembahasan RAPBN 2026

Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk membahas RAPBN 2026 secara konstruktif. “Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia yang Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutup Presiden.

Baca Juga

Pemerintah Percepat Penanganan Gempa Poso