Presiden Prabowo Subianto Terima Laporan Strategis dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pertemuan Strategis di Istana Merdeka

Pada tanggal 25 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, sejumlah agenda strategis dari kementerian dibahas secara mendalam.

Penguatan Program MBG dan Distribusi Bantuan

Menteri Wihaji melaporkan terdapat 597.898 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang mendukung pelaksanaan program MBG (Mobilisasi Bersama Gotong Royong) terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari jumlah tersebut, 42.163 TPK telah berhasil mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Wihaji juga menyebutkan bahwa penerima manfaat dari program MBG ini sudah mencapai lebih dari 3 juta orang.

Fokus pada Pengembangan Program Keluarga Berencana

Dalam laporan tersebut, Wihaji juga membahas perkembangan program keluarga berencana. Presiden Prabowo mengarahkan agar edukasi dan sosialisasi bagi penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terus ditingkatkan seiring dengan tantangan yang semakin dinamis.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

Apresiasi dan Dukungan bagi Para Penyuluh

Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh di seluruh Indonesia atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MBG ke rumah-rumah keluarga penerima manfaat. Sebagai bentuk dukungan, Presiden mengumumkan rencana pemberian bantuan motor kepada para penyuluh KB dan PLKB untuk mempermudah tugas mereka.

Transformasi BKKBN Menjadi Kementerian

Wihaji menegaskan bahwa transformasi BKKBN menjadi kementerian oleh Presiden Prabowo memberikan motivasi lebih besar bagi seluruh jajaran untuk terus memperkuat pembangunan keluarga. Apresiasi Presiden juga diberikan kepada para penyuluh dan TPK yang bekerja di lini lapangan.

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

Dengan langkah ini, diharapkan program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026