Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet: Dukungan dan Digitalisasi UMKM

Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (04/11/2025). Dalam pertemuan ini, Presiden memberikan beberapa arahan penting yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tindakan terhadap impor barang bekas dan akselerasi digitalisasi UMKM nasional.

Strategi Penindakan terhadap Impor Barang Bekas

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya penertiban barang bekas impor, dengan memastikan agar tidak berdampak negatif pada usaha kecil. Presiden menginstruksikan pemerintah untuk menyediakan solusi konkret berupa substitusi produk lokal dalam upaya penertiban impor barang bekas.

Maman menambahkan, “Arahan dari Presiden adalah mempertimbangkan substitusi produk dalam negeri seiring dengan penindakan terhadap barang bekas impor.”

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

Solusi untuk Pedagang Thrifting dan Dukungan Industri Lokal

Presiden Prabowo menugaskan Kementerian UMKM untuk memastikan pedagang thrifting beralih menjual produk lokal. Hal ini dilakukan agar aktivitas ekonomi pedagang tidak terganggu, tetapi lebih mendukung industri lokal. “Petunjuk dari Presiden adalah agar mereka tetap bisa berjual beli namun fokus pada produk dalam negeri,” jelas Maman.

Percepatan Digitalisasi UMKM melalui Sapa UMKM

Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam pelayanan UMKM. Beliau meminta implementasi sistem satu data terintegrasi, yakni Sapa UMKM, untuk mempermudah berbagai layanan bagi pelaku usaha, termasuk perizinan, pembiayaan, dan akses pemasaran.

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

Maman menuturkan, “Dengan teknologi dan digitalisasi, pelayanan dan perlindungan UMKM akan lebih efektif, mengingat ada sekitar 57 juta pengusaha mikro di Indonesia.”

Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Akses Perizinan dan Sertifikasi

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyoroti peningkatan daya saing UMKM dengan memudahkan akses perizinan dan sertifikasi. Beliau meminta percepatan dan penyederhanaan proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026

“Tujuan utama adalah meningkatkan daya saing UMKM,” ujar Maman terkait arahan Presiden Prabowo.

Program Penghapusan Piutang UMKM

Presiden juga menekankan agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti. Tercatat sekitar 67 ribu UMKM telah terdaftar dalam program ini, dengan potensi peningkatan jumlah yang signifikan berdasarkan data dari Bank Himbara.

Baca Juga

Dampak Banjir Sumatra: Laporan Mendikdasmen ke Presiden Prabowo mengenai Pendidikan

“Data sementara menunjukkan 67 ribu UMKM, namun potensi penghapusan piutang bisa mencapai 1 juta usaha mikro kecil menengah,” kata Maman.

Dengan berfokus pada langkah strategis ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor UMKM sebagai bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia.