Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Bahas Kualitas Beras di Indonesia

Rapat Terbatas Dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/07/2025). Dalam pertemuan ini, salah satu topik utama yang dibahas adalah mengenai temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasaran.

Temuan Pelanggaran Mutu Beras oleh Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, melaporkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa 212 merek di antaranya tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Temuan tersebut termasuk kandungan patahan beras atau broken rice yang melebihi batas regulasi.

Penjelasan Menteri Pertanian

“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Kandungan patahan beras ada yang mencapai 30, 35, 40 bahkan hingga 50 persen, yang jelas-jelas tidak sesuai standar,” ujar Mentan kepada awak media setelah rapat.

Langkah Tegas dari Pemerintah

Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar standar mutu beras.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Setelah pemeriksaan ulang, hasilnya tetap sama, dan penegakan hukum akan dilanjutkan untuk semua yang melanggar aturan,” kata Mentan.

Baca Juga

Anggaran Pendidikan 2026 Naik 9,8% Jadi Rp757,8 Triliun

Arahan Tegas dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo memberikan arahan jelas, menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Kami akan mengadakan rakortas dan membahas lebih lanjut,” pungkas Mentan.

Baca Juga

Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum KPK pada Immanuel Ebenezer

Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat memastikan kualitas beras yang beredar di masyarakat tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Baca Juga

Pemerintah Tetapkan 36 Bandara Internasional untuk Pemerataan Ekonomi