Pentingnya Integritas dalam Penanganan Bencana: Arahan Presiden Prabowo Subianto

Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi menjaga integritas serta tatakelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di Indonesia. Dalam arahan terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden mendorong pejabat melihat musibah melalui perspektif yang lebih besar untuk kepentingan nasional.

Pandangan Lebih Luas Terhadap Musibah

Presiden mengingatkan pentingnya melihat bencana dari sudut pandang yang lebih luas. “Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ucap Presiden dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (07/12/2025).

Manajemen Sumber Daya yang Efektif

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa setiap bencana harus menjadi pengingat untuk mengelola seluruh kemampuan dan sumber daya dengan baik demi kepentingan rakyat. “Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” katanya.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

Memastikan Tidak Ada Penyalahgunaan

Presiden mengingatkan jajarannya untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek atau program di bawah tanggung jawab mereka. Ia juga menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegasnya.

Instruksi Tegas dan Langkah Hukum

Dalam arahan lebih lanjut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mencatat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum terhadap setiap indikasi kecurangan. “Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tandasnya.

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

BPMI Setpres

Dengan memperhatikan struktur dan langkah-langkah yang diuraikan di atas, diharapkan integritas dalam penanganan bencana dapat terus dijaga, memastikan setiap tindakan dan kebijakan benar-benar demi kepentingan rakyat.

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026

Baca Juga

Dampak Banjir Sumatra: Laporan Mendikdasmen ke Presiden Prabowo mengenai Pendidikan