Komitmen Pemerintah Memperkuat Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Inisiatif Pemerintah dalam Program Perumahan Subsidi

Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Rabu, 30 Juli 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam program perumahan subsidi.

Karpet Merah untuk Rakyat Kecil

Maruarar Sirait menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan “karpet merah”, sebuah perlakuan istimewa yang sebelumnya lebih dikenal untuk investor. “Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujarnya di hadapan awak media.

Kebijakan Bebas Pajak dan Izin Pembangunan

Sebagai wujud nyata dari kebijakan ini, pemerintah menetapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Desember 2025.

“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang nol persen. Kemudian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dibuat nol. Yang ketiga, PPN ditanggung pemerintah. Awalnya kebijakan ini berlaku dari Januari sampai Juni dan telah dilaksanakan. Baru-baru ini, Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan sampai Desember ini secara gratis,” jelas Maruarar.

Dukungan Pengusaha Properti dan BPJS Ketenagakerjaan

Selain dukungan pemerintah, Maruarar mengapresiasi kontribusi para pengusaha properti yang menunjukkan semangat gotong royong. Mereka berkomitmen menanggung uang muka (DP) untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Baca Juga

Anggaran Pendidikan 2026 Naik 9,8% Jadi Rp757,8 Triliun

Manifestasi “Berbaginomics” dan Gotong Royong

Fenomena ini, menurut Maruarar, merepresentasikan praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong, fondasi kuat dalam budaya Indonesia. Dukungan dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) perusahaan besar juga tidak kalah pentingnya, mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

“Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkas Maruarar.

Baca Juga

Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum KPK pada Immanuel Ebenezer

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah memastikan bahwa akses terhadap hunian layak bukan lagi impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kebijakan progresif dan kolaborasi dengan sektor swasta, Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera.

Baca Juga

Pemerintah Tetapkan 36 Bandara Internasional untuk Pemerataan Ekonomi