Prabowo Bahas Kebijakan Lahan Indonesia di Mekkah

Perkembangan Inisiatif Strategis Indonesia di Mekkah: Laporan Kepemilikan Lahan

Presiden Prabowo Subianto Terima Laporan Menteri Investasi

Pada Rabu, 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan menjadi tonggak penting bagi kebijakan kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi.

Implementasi Kebijakan Baru oleh Arab Saudi

Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa kebijakan baru memungkinkan pihak asing, termasuk Indonesia, memiliki lahan dengan status hak milik atau freehold di Mekkah. “Ini adalah kebijakan bersejarah yang pertama kali diterapkan,” jelas Rosan usai pertemuan. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

Laporan dari Pertemuan dengan Putra Mahkota MBS

Rosan juga menyampaikan bahwa pertemuan sebelumnya antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), mendiskusikan dan menyetujui inisiatif ini. “Ini adalah hasil langsung dari permintaan Bapak Presiden ke Crown Prince MBS, yang kemudian disetujui,” kata Rosan.

Baca Juga

Prabowo Fokus Perbaikan Total Sistem Pendidikan Nasional

Proses dan Lokasi Tanah yang Ditawarkan

Dalam laporannya, Rosan menjelaskan ada delapan plot tanah yang kini ditawarkan dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram, mulai dari 1 hingga 2 kilometer. “Prosesnya sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah dan kita akan mengikuti langkah-langkah selanjutnya,” tambahnya.

Persiapan Indonesia dalam Merespons Kebijakan

Selain akuisisi lahan, pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Kesepakatan ini diklaim berlangsung tanpa persyaratan khusus atau barter kebijakan antara dua negara.

Baca Juga

Guru Sambut Positif Program Presiden Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045

Pemimpin Proyek dan Karakteristik Lahan

Proyek ini akan dipimpin oleh Danantara, sejalan dengan visi yang diharapkan oleh pemerintah. Rosan juga menjelaskan bahwa setiap plot tanah memiliki karakteristik unik, dengan luas berkisar antara 25 hektare hingga di atas 80 hektare.

Tanggung Jawab Pemerintah Arab Saudi

Rosan memastikan bahwa pembebasan dan relokasi lahan yang terkena dampak penduduk sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Beliau menutup keterangannya dengan harapan tinggi bahwa proyek ini dapat berjalan lancar.

Harapan dan Masa Depan Proyek

“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Insyaallah, proses ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi kegiatan haji dan umroh di masa depan,” tutup Rosan. Dukungan dan doa dari seluruh pihak sangat diharapkan untuk kesuksesan inisiatif besar ini.

Baca Juga

Anggaran Pendidikan 2026 Naik 9,8% Jadi Rp757,8 Triliun