
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi yang diterapkan meliputi percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 6 Agustus 2025, mengungkapkan bahwa Presiden memberi arahan terkait perkembangan perekonomian yang tumbuh 5,12 persen. Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan ekonomi yang paling tinggi di kawasan G20 dan ASEAN.
Airlangga menambahkan, peningkatan ekonomi juga tercermin dari sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap, setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya daya saing dengan negara lain, sehingga mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mempermudah perizinan menggunakan metode positif. Langkah ini perlu disosialisasikan agar sistem perizinan Online Single Submission (OSS) berjalan optimal.
Memasuki semester kedua 2025, perhatian pemerintah juga tertuju pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Airlangga menjelaskan, sejumlah program unggulan telah disiapkan. Ini termasuk dorongan investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.
Untuk sektor perumahan, beberapa inisiatif seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan tengah didorong untuk memacu sektor konstruksi dengan melibatkan kontraktor UMKM. KUR ini memungkinkan revolving kredit hingga Rp20 miliar.
Selain itu, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar akan dilanjutkan hingga akhir 2025. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan daya beli masyarakat.
Langkah strategis lain termasuk persiapan program khusus untuk menyambut periode Natal dan Tahun Baru. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 juga akan disampaikan di hadapan publik oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang. Presiden menekankan pentingnya program-program nonanggaran yang dapat memperkuat iklim investasi sebagai prioritas kementerian dan lembaga.
Investasi dipandang sebagai elemen kunci bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Oleh karena itu, program-program yang mendukung iklim investasi terus didorong oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden.
Dengan strategi yang matang dan dukungan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis dapat mengarahkan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor