Presiden Prabowo Subianto Panggil Menteri untuk Pengembangan Transportasi Publik

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas komitmen pemerintah dalam pengembangan transportasi publik nasional, termasuk proyek kereta cepat.

Komitmen Pemerintah untuk Transportasi Publik

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, setelah mengikuti pertemuan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung proyek transportasi publik seperti kereta cepat. Menurut Rosan, kehadiran pemerintah dalam pelaksanaan program transportasi sangat penting untuk kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan Menteri Rosan Roeslani

“Pertemuan dengan Bapak Presiden menegaskan bahwa kehadiran pemerintah esensial dalam program transportasi publik, termasuk proyek kereta api dan transportasi Whoosh ini,” ujar Rosan.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

Kerja Sama dengan Pihak Tiongkok

Diskusi antara pemerintah dengan pihak Tiongkok mengenai proyek transportasi masih terus berlangsung. Rosan menjelaskan bahwa berbagai kementerian terkait ikut terlibat dalam mengembangkan proyek ini.

Keterlibatan Kementerian Terkait

“Negosiasi ini melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, termasuk dari pihak kami dan Kementerian Perhubungan,” tambah Rosan.

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

Pentingnya Koordinasi Antarkementerian

Rosan menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian agar setiap langkah dalam negosiasi dan implementasi proyek berjalan sesuai arahan Presiden. Kehadiran pemerintah di sini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat.

Tugas Pemerintah Sesuai Undang-Undang

“Melihat ketentuan undang-undang yang ada, hal ini memang menjadi tugas pemerintah,” tutup Rosan menyimpulkan posisi pemerintah dalam proyek transportasi nasional ini.

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026

Dengan koordinasi dan kerja sama lintas kementerian yang solid, diharapkan proyek transportasi publik ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. (BPMI Setpres)

Baca Juga

Dampak Banjir Sumatra: Laporan Mendikdasmen ke Presiden Prabowo mengenai Pendidikan