Perkembangan Penanganan Dampak Bencana Banjir Terhadap Sektor Pendidikan

Prabowo Subianto Terima Laporan Menteri Pendidikan Mengenai Pendidikan Terdampak Banjir

Pada tanggal 15 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, terkait penanganan dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan. Diskusi tersebut berlangsung dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Laporan tersebut mencakup kondisi sekolah-sekolah yang terdampak banjir di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Sekolah-Sekolah yang Terdampak Banjir

Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sejumlah institusi pendidikan telah mengalami dampak signifikan. Berikut adalah data sekolah yang terdampak:

• PAUD: 767 unit
• SD: 1.343 unit
• SMP: 621 unit
• SMA: 268 unit
• SMK: 136 unit
• Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): 23 unit
• Sekolah Luar Biasa: 30 unit
• Lembaga Kursus dan Pelatihan: 86 unit

Secara keseluruhan, terdapat 3.274 institusi pendidikan yang terimbas banjir. Namun, tingkat kerusakan masih dalam tahap pendataan.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

Kerusakan Fasilitas dan Upaya Penanganan

Sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, demikian dengan 3.489 unit sarana prasarana lainnya. Ini termasuk laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang terdampak banjir. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 3.420 unit toilet.

Sebagai respons awal, pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, di antaranya:

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

• 148 unit tenda ruang kelas darurat
• 15.000 school kit
• 7.500 bingkisan anak
• 2.000 pasang sepatu
• 700 family kit
• 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks

Selain itu, bantuan dalam bentuk uang juga disalurkan sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran existing, dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Tunjangan khusus untuk guru di daerah bencana juga disiapkan dengan total Rp35 miliar.

Bantuan Langsung untuk Guru Terimbas Bencana

Dipastikan bahwa sebanyak 16.500 guru di wilayah terdampak akan menerima bantuan tunai, masing-masing sebesar Rp2.000.000. Bantuan ini masih dalam proses revisi anggaran tahun 2025.

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026

Penyesuaian Kurikulum Akibat Bencana

Mengenai kebijakan kurikulum, Abdul Mu’ti menjelaskan adanya penyesuaian yang perlu diterapkan. Pada fase tanggap darurat 0 hingga 3 bulan, kurikulum disederhanakan untuk mencakup kompetensi esensial seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

Untuk pemulihan dini dalam 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis akan diterapkan. Selain itu, terdapat program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi, serta sistem asesmen transisi berbasis portofolio.

Dalam pemulihan lanjutan 1-3 tahun, diharapkan ada integrasi pendidikan kebencanaan secara permanen, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.

Laporan lengkap ini memberikan gambaran upaya pemerintah dalam mengatasi dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan, memastikan kelanjutan dan kualitas pendidikan bagi siswa dan guru di wilayah terdampak.