Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Transformasi Ekonomi Inklusif

Komitmen Presiden dalam Perkuat Inklusi dan Kesehatan Keuangan Nasional

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi. Hal penting ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Ratu Máxima, UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).

Percepatan Kepemilikan Rekening Bank untuk Akses Keuangan Nasional

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden menitikberatkan pada percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci memperluas akses keuangan nasional. Pemerintah diharapkan mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.

“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” kata Airlangga.

Memperkuat Literasi Keuangan Indonesia

Airlangga menjelaskan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 92,7 persen, namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan literasi keuangan. Pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah melampaui rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” tambah Airlangga.

Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Presiden Prabowo memberikan arahan penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional. Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Presiden mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.

“Nah kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tête-à-tête Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ungkap Airlangga.

Rencana Penyediaan Open Data Keuangan dan Penguatan Edukasi Publik

Inisiatif memperkuat inklusi keuangan ini juga didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID. Tujuannya adalah memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.

“Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga. Jadi terkait dengan knowledge termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” pungkas Airlangga. (BPMI Setpres)

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak