Presiden Prabowo Teken Rehabilitasi Direksi ASDP

# Pemerintah Umumkan Rehabilitasi Pejabat ASDP: Penjelasan Lengkap

## Wakil Ketua DPR dan Pejabat Negara Adakan Konferensi Pers di Istana Kepresidenan

Pada Selasa (25/11/2025), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar konferensi pers bersama di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta. Konferensi pers ini bertujuan untuk menjelaskan langkah pemerintah mengenai tuntutan publik terkait perkembangan kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sejak Juli 2024.

Baca Juga

Cadangan Beras Aman: Pemerintah Siapkan Stok Tiga Kali Lipat untuk Daerah Terdampak

## Aspirasi Publik dan Tindak Lanjut DPR

Dasco Ahmad menjelaskan bahwa selama ini, DPR telah menerima berbagai aspirasi dan laporan dari masyarakat mengenai dinamika di ASDP. DPR, melalui Komisi Hukum, kemudian melakukan kajian mendalam tentang perkara yang mulai diselidiki sejak Juli 2024.

Baca Juga

Sidang Kabinet: Bantuan Anggaran dan Relokasi Pascabencana Dipastikan

### Penyampaian Hasil Kajian ke Pemerintah

“Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah, terhadap perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono,” ungkap Dasco dalam konferensi pers tersebut.

Baca Juga

Antisipasi Pemerintah untuk Lonjakan Pergerakan 119,5 Juta Orang Nataru 2025–2026

## Keputusan Rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto

Dasco menegaskan bahwa komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah hari ini membuahkan keputusan penting. “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga

Dampak Banjir Sumatra: Laporan Mendikdasmen ke Presiden Prabowo mengenai Pendidikan

## Kronologi Kajian Pemerintah dan Pertimbangan Presiden

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan kronologi peninjauan pemerintah sebelum keputusan rehabilitasi ditetapkan. Proses ini melibatkan penelaahan menyeluruh oleh kementerian terkait, dengan mempertimbangkan masukan dari pakar hukum.

“Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik,” tambahnya.

## Langkah Lanjut dan Keadilan Hukum

Mensesneg memastikan bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. “Untuk selanjutnya supaya kita proses bagaimana peraturan perundang-undangannya berlaku,” tutupnya.

### Komitmen Pemerintah dalam Keadilan Hukum

Baca Juga

Prabowo Pimpin Ratas: Percepatan Penanganan Bencana & Kesiapan Libur Nataru

Pemerintah menegaskan langkah rehabilitasi ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan hukum yang berpihak pada kebenaran dan kepastian hukum. Menurut persepsi pemerintah, keadilan hukum melampaui proses formal dan melibatkan kejujuran dalam menilai fakta, objektivitas dalam mengambil keputusan, serta keberanian negara untuk memperbaiki kesalahan dalam penegakan hukum.

Rehabilitasi bagi direksi ASDP ini adalah contoh nyata bahwa negara siap bertindak saat diperlukan pemulihan nama baik seseorang sesuai fakta.

Baca Juga

Presiden Prabowo: Penanganan dan Pemulihan Bencana Terkendali

_(BPMI Setpres)_

Baca Juga

Presiden Prabowo Tinjau Langkat: Kerahkan Semua Kekuatan Negara