Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara: Langkah Strategis Pemulihan Kerugian Negara

Acara Penyerahan Aset di Pangkal Pinang

Presiden Prabowo Subianto menjadi saksi dalam acara penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk. Acara ini dihelat di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025. Penyerahan aset tersebut dilakukan secara bertahap dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian ke CEO Danantara, dan terakhir kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.

Momen Bersejarah dalam Pemulihan Kerugian Negara

Dalam pernyataannya kepada media, Presiden Prabowo menegaskan bahwa momen tersebut menandai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di area PT Timah. “Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Rincian Barang Rampasan yang Diserahkan

Barang rampasan yang diserahkan mencakup aset bernilai besar dan beragam, antara lain:

Baca Juga

Presiden Prabowo Apresiasi Aparat, Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

• 108 unit alat berat
• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
• 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok
• Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
• Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)
• Mess karyawan 1 unit
• Kendaraan 53 unit
• Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²
• Alat pertambangan 195 unit
• Logam timah 680.687,6 kg
• 6 unit smelter
• Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840

Perkiraan Nilai Aset dan Dampak Finansial

Presiden Prabowo menyebut bahwa nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai antara Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar. “Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang,” ungkapnya.

Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah telah mencapai sekitar Rp300 triliun. “Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tegas Presiden Prabowo.

Baca Juga

Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Barang Rampasan di Bangka Belitung

Acara penyerahan aset ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi praktik tambang ilegal dan memulihkan aset negara yang hilang akibat tindakan ilegal tersebut.

Baca Juga

Presiden Prabowo Bahas MBG, Ketahanan Pangan & Energi dengan Menteri