
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Kantor Danantara, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan membahas perkembangan pelaksanaan Paket Ekonomi 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, berbagai kebijakan strategis di bidang ekonomi turut menjadi agenda pembahasan.
Menurut Airlangga Hartarto, rapat koordinasi kali ini berfokus pada program ekonomi yang harus direalisasikan hingga kuartal IV. Paket Ekonomi 2025 mencakup 8 program akselerasi pada tahun 2025, 4 program lanjutan di 2026, dan 5 program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.
Airlangga mengumumkan bahwa program magang nasional untuk lulusan baru, melibatkan BUMN dan sektor swasta, akan dimulai pada 15 Oktober 2025.
“Magang sudah siap dan kali ini perusahaan-perusahaan masuk di dalam sistem SIAPkerja yang akan dibuka pada tanggal 15 Oktober,” jelasnya.
750 x 100 AD PLACEMENT
Pemerintah telah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) terkait PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata.
“Gaji di bawah Rp10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, mencakup 552.000 pekerja di hotel, restoran, dan kafe,” tambah Airlangga.
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga dan memberikan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian sebesar 50 persen bagi pekerja non-formal.
Untuk memudahkan investasi, pemerintah mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Pekerjaan Umum, program ini menargetkan pembangunan 1.050 unit perumahan.
Berbagai program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan diimplementasikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah berencana memberikan stimulus tambahan untuk memperkuat ekonomi hingga mencapai lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat. Diskon tarif transportasi dan bundling produk pariwisata dengan UMKM menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya beli masyarakat.
Dengan pelaksanaan yang terintegrasi, diharapkan kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di akhir tahun ini.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor