Presiden Prabowo Subianto Pimpin Rapat Evaluasi Program Ekonomi 2025

Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/08/2025), bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Fokus utama dari pertemuan ini adalah evaluasi program ekonomi 2025 sekaligus persiapan kebijakan ekonomi untuk tahun 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus pada Program Elektrifikasi Desa

Pembangunan Infrastruktur Listrik di Ribuan Desa

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa salah satu perhatian utama yang diberikan kepada Presiden adalah program elektrifikasi desa. Saat ini, ribuan desa dan dusun di Indonesia masih minim akses listrik.

“Untuk energi, kita akan mencoba membangun jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Target penyelesaiannya adalah antara tahun 2029 hingga 2030. Anggarannya sedang dihitung dan akan dimulai alokasinya pada perubahan anggaran 2025 serta dimasukkan dalam anggaran 2026,” jelas Bahlil.

Baca Juga

Hoegeng & Ben Mboi: Kisah Pengabdian pada Bangsa

Peran Negara dalam Layanan Masyarakat Pelosok

Program listrik desa ini adalah perwujudan nyata dari komitmen negara dalam melayani masyarakat di pelosok. Bahlil menekankan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan alokasi anggaran segera dilakukan untuk program ini.

“Kepada Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa ini adalah urusan masyarakat kecil. Tidak bisa kita ukur hanya dengan hitungan ekonomi. Sehingga ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden telah memerintahkan untuk segera menganggarkan,” tegas Bahlil.

Baca Juga

Sorotan Ratas Ekonomi: SPHP, Koperasi Desa, Proyek Waste to Energy

Pengaturan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran

Penerapan Mekanisme Berbasis Komunitas

Selain fokus pada elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas disertai dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, terutama untuk solar bersubsidi.

“Mekanismenya akan berbasis komunitas, namun akan diterapkan hingga bahan bakar diesel-7 atau diesel-8. Kontrol akan dilakukan dari sisi kuota, dengan data tunggal dari BPS sebagai acuan. Rincian teknisnya akan dibahas setelah pengesahan APBN,” ungkap Bahlil.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan ekonomi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama yang berada di pelosok.

Baca Juga

Prabowo Berikan Tanda Kehormatan kepada 141 Tokoh